Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Dengan pelantikan ini, Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah Indonesia, menjadikannya satu-satunya negara di dunia selain Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus untuk ibadah haji dan umrah.
Kenapa Indonesia Membentuk Kementerian Haji dan Umrah?
Sebelumnya, urusan haji dan umrah dipegang oleh Kementerian Agama. Namun dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, dibutuhkan lembaga baru yang fokus. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Indonesia diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat, dan berpihak pada jamaah. Baca juga: Panduan Lengkap Umroh dari Jogja 2025
Tugas Besar Menanti
Kementerian baru ini langsung menghadapi tantangan penting: penyelenggaraan haji 2026 sesuai dengan UU Haji dan Umrah yang baru disahkan pada 26 Agustus 2025.
Beberapa tantangan:
- Jamaah wajib menyiapkan setoran awal melalui BPKH lebih cepat dari biasanya.
- Kuota haji 2026 belum diumumkan, sementara Indonesia memakai asumsi kuota tahun sebelumnya, yaitu 221 ribu jamaah.
- Timeline Arab Saudi lebih ketat: kontrak layanan dimulai Agustus 2025, dan penerbitan visa akan ditutup 1 Syawal.
Dukungan AMPHURI untuk Kementerian Haji dan Umrah
AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) menyambut baik keberadaan Kementerian Haji dan Umrah Indonesia. Menurut Ketua Umum AMPHURI, Firman M. Nur, lembaga ini akan:
- Memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi.
- Memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah.
- Mendorong biro travel resmi semakin profesional.
Sumber: Republika – Menteri Haji Dilantik, AMPHURI Beri Dukungan
Manfaat Kementerian Haji dan Umrah Indonesia bagi Jamaah
Bagi jamaah, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Indonesia membawa manfaat nyata:
- Layanan lebih jelas dan fokus.
- Perlindungan lebih kuat dalam hal pelayanan, keuangan, hingga keamanan.
- Proses administrasi lebih tertata, terutama terkait visa, setoran, dan keberangkatan.
Baca juga: Paket Umroh Laraiba Travel Jogja 2025
Kesimpulan
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Indonesia adalah langkah besar yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada jamaah. Dengan tantangan haji 2026 yang semakin dekat, jamaah perlu mempersiapkan dokumen dan setoran lebih awal.
Kementerian ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dengan Arab Saudi, sekaligus membawa harapan peningkatan kualitas layanan haji dan umrah di masa depan.